Pisah Sambut Kepala Bakorwil Malang dan Pelepasan Pegawai Purna Tugas

Setelah dilantiknya Bapak Drs. Suprayitno, MSi sebagai Kepala Bakorwil Malang pada tanggal 29 Juli 2016 menggantikan Bapak Dr. Idrus, MSi. Bakorwil Malang mengadakan Acara pisah sambut Kepala Bakorwil Malang sebagai sarana mempererat tali silaturrahmi dan kekeluargaan antar pimpinan dan karyawan.
Acara yang berlangsung secara meriah dan hangat ini diadakan pada tanggal 5 Agustus 2016, Bapak Kepala Bakorwil Malang yang baru Drs. Suprayitno, MSi hadir didampingi Istri. Akan tetapi, sangat disayangkan Bapak Dr. Idrus, MSi yang sekarang menjabat sebagai Setda Kota Malang berhalangan hadir karena kesibukan.
Acara yang diikuti seluruh karyawan karyawati Bakorwil Malang juga untuk melepas Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bapak Hendro Sutanto, SH, MSi yang sudah purna tugas per tanggal 1 Agustus 2016.

Dalam sambutan Kepala Bakorwil Malang menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih setinggi tingginya kepada Bapak Hendro karena sudah melaksanakan tugasnya selama menjadi Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan baik khususnya di Bakorwil Malang. Bapak Kepala Bakorwil Malang juga menambahkan dalam sambutannya, “Saya berharap seluruh komponen yang ada di Bakorwil Malang dapat saling bekerjasama dengan baik untuk meningkatkan kinerja, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kondusif dalam hal ini jika ada permasalahan dapat dibicarakan secara bersama-sama sehingga bisa mendapat solusi yang terbaik.”

3

Silaturrahmi FORPIMDA se Wilker Bakorwil Malang

Silaturrahmi FORPIMDA tanggal 27 April 2016 ini dihadiri oleh Kasdiv Kostrad II Malang Brigjen TNI Ainurrachman sebagai salah satu narasumber. Materi yang dibahas dalam FORPIMDA salah satunya adalah Implementasi peran warga negara dalam pertahanan dan bela negara yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Ancaman bangsa Indonesia di mata negara asing yang cukup besar dengan adanya konflik energi melalui investasi dan eksploitasi SDA, menghancurkan generasi bangsa melalui seks bebas, narkoba, terorisme, adu domba, dan lain sebagainya.

Menanggulangi aksi radikalisme untuk kedaulatan NKRI juga dibahas dalam forum ini, karena adanya aksi teror dan bom bunuh diri, serta munculnya organisasi Gafatar dan POK ISIS yang akhir – akhir ini cukup meresahkan masyarakat. Dengan berbagai aksi radikalisme, kita harus menjalin kebersamaan atau sinergisme antar komponen bangsa, menanamkan jiwa persatuan Bhineka Tunggal Ika, pendidikan agama, jiwa nasionalisme, dan kesadaran bela negara, mengoptimalkan 3 pilar (Babin Kamtibnas, Babinsa, dan Kepala Desa), wajib lapor bagi tamu yang menginap 1 x 24 jam, pengamanan secara ketat kunjungan napi terorisme, serta pembinaan masyarakat akan ancaman terorisme dalam kehidupan berbangsa. edit 1

Dalam upaya menghadapi MEA, maka perlu ditetapkan standart kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) di segala jenis pekerjaan, pelatihan wirausaha dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan sertifikasi profesi (LSP) di Banyuwangi dan Sidoarjo. Pemantauan terhadap orang asing dan organisasi masyarakat asing dapat melalui verifikasi dokumen administratif. Peran keimigrasian Indonesia dalam mendukung MEA yang dipaparkan oleh Kepala Divisi Keimigrasian Provinsi Jawa Timur Lucky Agung Gunarto adalah dalam aktualisasi elemen pertama berupa Free Flow of Skilled Labour (tenaga terampil).

Sementara target dan program penegakan hukum keimigrasian yang diberlakukan adalah peningkatan upaya pendeteksian dini terhadap pelanggaran atau kejahatan keimigrasian, peningkatan pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian kasus tindak pidana keimigrasian, peningkatan pengawasan keimigrasian di perwakilan RI dan tempat lainnya di luar negeri yang terdapat pejabat imigrasi, serta peningkatan upaya penegakan hukum keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia.

edit 4Dalam silaturrahmi tersebut juga membahas tentang Peran BNNP Jawa Timur dalam menangani peredaran narkoba yang disampaikan oleh Ibu Ria Damayanti. Narkoba dipandang sebagai extra ordinary crime yang merupakan mesin pembunuh masal yang merusak generasi penerus bangsa, baik dari sektor kesehatan, produktivitas, daya saing, serta stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Arah dan kebijakan BNNP Jawa Timur adalah menumpas jaringan sindikat narkotika hingga ke akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat narkotika dalam dan/atau luar negeri serta penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkotika dengan cara penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana Narkotika melalui penegakan hukum yang tegas dan keras, partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dengan menumbuhkan sikap menolak Narkotika, serta memberikan layanan rehabilitasi medis.

edit 3

Kapolres Jember menyampaikan bahwa “materi bela negara harus direlevasikan dengan pertahanan negara, dan terkait usulan pembentukan BNNK di Jember diterima dengan senang hati.” Bupati Lumajang pun menambahkan “perlu adanya ketegasan Pemerintah dalam menghadapi munculnya organisasi masyarakat yang berbasis SARA yang segera direalisasikan dalam bentuk peraturan perundangan. Dan dari BNNK Lumajang sudah mempunyai kurikulum integritas di 12 mata pelajaran SMP, SMA, dan SMK.”

Pengembangan Sentra Produksi Perikanan Wilayah Kerja Bakorwil Malang

Memperhatikan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Timur tahun 2014 -2019, salah satunya adalah meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Terkait dengan kebijakan tersebut, maka perlu dipertimbangkan upaya pengembangan sektor perikanan dan kelautan berbasis pada pengembangan kawasan, baik berupa sentra-sentra produksi maupun kawasan minapolitan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bakorwil Malang pada tanggal 25 April 2016 menyelenggarakan kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sentra Produksi Perikanan yang dihadiri SKPD Kabupaten / Kota terkait yaitu Asisten Perekonomian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM. Adapun narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
Melalui pengembangan kawasan terpadu yang terintegrasi mulai dari produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, maka pendekatan sistem secara komprehensif yang didukung oleh pemerintah daerah melalui dinas / skpd terkait akan lebih optimal. Selain itu, dengan terintegrasinya kegiatan dari hulu sampai dengan hilir dalam satu kawasan, membuka peluang usaha bagi masyarakat / kelompok masyarakat setempat.

2

Berdasarkan monitoring ke Kabupaten / Kota di wilayah kerja Bakorwil Malang, Nampak bahwa upaya integrasi program / kegiatan antar SKPD terkait diwujudkan melalui pengembangan kawasan Minapolitan. Beberapa kawasan Minapolitan yang ada di wilayah kerja Bakorwil Malang antara lain kawasan Minapolitan Paiton di Kabupaten Probolinggo, kawasan Minapolitan Mayangan di Kota Probolinggo, dan sebagainya. Disamping itu dalam rangka koordinasi pengembangannya dilakukan dengan membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 188 / 377 / 426.12 / 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Probolinggo, Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45 / 363 / KEP / 425.012 / 2015 tentang Kelompok Kerja Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2015 dan sebagainya.

PERMASALAHAN KEMISKINAN MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (People Centered) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (Participatory Based Development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (Pro Poor Growth) dan pengarusutamaan gender.
Permasalahan Kemiskinan secara keseluruhan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun secara khusus saat ini mencermati adanya peningkatan populasi perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan. Penurunan kemiskinan pada tahun 2015 melambat, sehingga perlu didorong percepatannya melalui MOU antara Gubenur Jatim dengan Bupati/ Walikota untuk dana sharing KRTP yang belum bisa dipenuhi melalui APBD Provinsi Jawa Timur.
Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 April 2016 Bakorwil Malang menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang dihadiri oleh SKPD Kabupaten/ Kota terkait serta Tim Pendamping Kabupaten/ Kota dan desa.

image006
Pemberian bantuan Feminisasi kemiskinan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program Penanggulangan Kemiskinan bagi Rumah Tangga Miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) dengan harapan:
Agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan; Membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi Rumah Tangga Sasaran untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar; Mendorong motivasi berusaha (life skill) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan; Memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan pada usaha produktif guna peningkatan pendapatan keluarga.

image008Dengan demikian program penanggulangan kemisikinan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka upaya percepatan Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan se wilayah kerja Badan Koordinasi wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang.
Untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dalam rapat tersebut di atas diharapkan kepada Pemerintah kabupaten/ Kota segera menganggarkan dana APBD II Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan sebagaimana tertuang pada MOU tanggal 16 Desember 2014 antara Gubenur Jawa Timur dengan Bupati/ Walikota, sehingga Rumah Tangga Sasaran yang belum menerima bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa dianggarkan melalui APBD Kabupaten/ Kota.