Tugas dan Fungsi Badan Perwakilan Wilayah Malang sesuai dengan Perda Nomor 16 tahun 2016

Tugas :

Membantu Gubernur dalam melakukan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Tugas Pembantuan serta Optimalisasi Pengembangan Potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi :

Pengoordinasian Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Tugas Pembantuan serta Optimalisasi Pengembangan Potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

 

Tugas dan Fungsi Badan Perwakilan Wilayah Malang sesuai dengan Pergub Nomor 134 tahun 2016

Tugas:

Membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;

d. Pemberdayaan dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;

e. Pemberian masukan/saran pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait      dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

f. Pemberian rekomendasi dalam penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;

g. Penyelarasan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;

h. Pemberian rekomendasi kepada Gubernur atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

j. Pelaksanaan optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;

k. Pelaksanaan dukungan teknis, pengembangan potensi, dan/atau dukungan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.