Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

Pada tanggal 22 Agustus 2019, Bakorwil Malang mengadakan Rapat Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan se Wilker Bakorwil Malang.

Hadir sebagai Narasumber dari Kepala Bakorwil Malang, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si dengan materi "Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Prov. Jatim". Narasumber Kedua dari Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim, Dra. Susanti Widyastuti, MT. dengan materi "Program Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat". Narasumber ketiga dari Analis Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Junaidi Zamhari, SE, M.Sos dengan materi "Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Anti Poverty Program (Bansos Pangan)".

Peserta Rapat dari Pejabat perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Sosial Kab/Kota se Wilker Bakorwil Malang beserta tenaga pendamping.

Tujuan dari Rapat Kegiatan ini adalah mengidentifikasi permaslahan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan Program e-Warong di Kab/Kota se Wilker Bakorwil Malang dan mencari solusi terbaik terkait penanganannya untuk menghasilkan program pengentasan kemiskinan.

Salah satu permasalahan yakni tidak validnya data kemiskinan di seluruh Kab/Kota, hal ini dapat terlihat dari data orang yang sudah meninggal yang masih masuk dalam database, keslahan data/identitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbeda dengan identitas KTP. Proses verifikasi data yang terlalu lama juga merupakan salah satu permasalahan yang ada, hal ini menyebabkan tertundanya bantuan karena lambatnya perubahan data.

Beberapa permsalahan lagi yakni adanya jumlah e-Warong yang tidak sebanding dengan jumlah KPM, sehingga KPM harus menempuh jarak yang cukup jauh dan untuk daerah terpencil sulit melakukan transaksi karena lemahnya signal di daerah tersebut. Keresahan yang terjadi pemilik/management e-Warong dan masyarakat terkait rencana kebijakan Kemensos untuk menggandeng Bulog dalam penyaluran beras yang berarti mengurangi peran masyarakat dalam pengadaan beras serta kekuatiran kualitas beras dari Bulog yang terlanjur mendapat stigma buruk.

Beberapa hasl rekomendasi terkait solusi dari permasalahan diatas adalah dengan percepatan proses validasi, Peran Bulog bersifat himbauan dan tidak memaksa sehingga e-Warong dan agen mempunyai alternatif untuk memilih beras yang berkualitas dan tidak mahal. Perlu adanya penambahan e-Warong atau agen yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kab/Kota sehingga jarak KPM dan e-Warong tidak terlalu jauh. Dan diharapkan kontribusi dari Pemda untuk mendorong pemasangan repeater internet untuk penguatan signal di daerah terpencil sehingga memudahkan KPM dalm mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bagikan halaman ini : Facebook Twitter